This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

TRAINING PERDES GELOMBANG KE TIGA

Traini yang semula di targetkan 9 desa, namun bisa mencapai 13 desa di Kubu Raya

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Monday, November 24, 2014

Seruan 6 (Enam) Kepala Desa Di Kabupaten Kubu Raya

Merebut Kembali Kedaulatan Desa atas Ruang dan Lahan

Hadirnya Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 sejatinya mengembalikan pengakuan negara terhadap desa. Sejarah menunjukkan mulai era penjajahan hingga 15 tahun reformasi, Desa telah kehilangan kekuatannya dan hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan yang hanya mendapatkan sisa dari kue pembangunan.

Lahan yang semakin sempit dan tidak produktif ditambah dengan tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi berakibat pada berkurangnya kemampuan desa untuk mensejahterakan warganya. 

Perdes Tata Ruang Desa Dan Gerakan Bela Desa Untuk Pembangunan

Enam Kepala Desa yang mengatasnamakan Gerakan Bela Desa menyerukan dan mendesak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk segera melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan.

Gerakan Bela Desa ini untuk perbaikan dan pembangunan desa kedepannya, ungkap Kepala Desa Batu Ampar, Junaidi Abdullah didampingi Kades Sungai Asam pada acara Konfrensi Pers “Merebut Kembali Kedaulatan Desa atas Ruang dan Lahan, Jum’at (21/11) di Gardenia Resort and Spa Kubu Raya.

Para kepala desa ini juga mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kubu Raya untuk menjadikan Peraturan Desa yang diusulkan sebagai salah satu pijakan dasar dalam pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Thursday, October 2, 2014

Mendorong PPID Kubu Raya Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP)

Dalam rangka mendorong peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kabupaten Kubu Raya, JARI Indonesia Borneo Barat bekerja sama dengan The Asia Foundation, UKAID dan Humas Kubu Raya menyelenggarakan Kegiatan Training PPID Kabupaten Kubu Raya dengan tema “Mendorong Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan Training PPID ini dilaksanakan pada hari Senin – Selasa, 29 – 30 September 2014 bertempat di Gardenia Resort And SPA, Jalan Arteri Supadio (A.Yani II) Kubu Raya. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah seluruh PPID Kabupaten Kubu Raya, baik PPID Utama maupun Pembantu.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Training PPID Kubu Raya adalah untuk Mensosialisasikan SK PPID dan SOP Pelayanan informasi di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya kepada PPID Kabupaten Kubu Raya; Meningkatkan pemahaman PPID di Kabupaten Kubu Raya tentang mekanisme, peran dan fungsi PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik; Membangun koordinasi di setiap unit kerja PPID di Kabupaten Kubu Raya, baik PPID utama maupun PPID pembantu; serta yang lebih pentingnya lagi adalah Mendorong PPID Kabupaten Kubu Raya membuat Daftar Informasi Publik terhadap informasi yang di kelola dan di kuasai di setiap Instansi Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.

Kubu Raya merupakan salah satu Kabupaten yang sudah mulai melaksanakan mandat Undang – Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana  Kabupaten Kubu Raya sudah membentuk PPID melalui Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 299/SETDA/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kabupaten Kubu Raya Serta Surat Keputusan Bupati Kubu Raya No 422/SETDA/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 299/SETDA/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya PPID Kubu Raya juga sudah memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP) melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Oprasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.

Adapun mandat dari UU Undang – Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah : Badan Publik memiliki kewajiban untuk : 1). Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 2). Menyususn SOP pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, 3). Menetapkan dan Memuktahirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi publik yang dikelola, 4). Menyediakan, mengumumkan dan melayani permohonan informasi publik, 5). Melakukan uji konsekuensi untuk menetapkan terbuka dan atau dikecualikan, 6). Menyusun laporan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, 7). Mengalokasi anggaran yang memadai bagi layanan informasi, serta 8). Menyediakan sarana dan prasarana.

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang mekanisme pengelolaan dan pelayanan informasi serta mekanisme pengelolaan keberatan dan sangketa informasi kepada PPID Kabupaten Kubu Raya JARI Indonesia Borneo Barat menghadirkan Komisi Informasi Pusat sebagai Narasumbernya,  yang dalam hal ini langsung dihadiri oleh Bapak Abdulhamid Dipopramono selaku Ketua Komisi Informasi Pusat. Sedangkan untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme pengkategorisasian informasi, Uji Konsekuensi dan cara Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), JARI Indonesia Borneo Barat menghadirkan Bapak Dessy Eko Prayitno dari Lembaga ICEL (Jakarta).

Adapun harapan dan hasil dari kegiatan Training PPID Kabupaten Kubu Raya adalah Mendorong PPID Kabupaten Kubu Raya untuk segera membuat Daftar Informasi Publik dan segera mengesahkannya. Sehingga ini akan mennjadi panduan bagi PPID Kubu Raya dalam rangka meningkatkan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kubu Raya. Adapun Daftar Informasi Publik yang dibuat tidak hanya sebatas pada persepsi pemerintah, ketentuan UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi, tetapi juga harus melihat kepada kebutuhan informasi oleh masyarakat. Sehingga Daftar Informasi Publik (DIP) yang dibuat benar – benar berdasarkan kepentingan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik.

Thursday, June 19, 2014

Gubernur Kalbar Akan di Gugat Melalui Gugatan Citizen Lawsuit (Terkait Belum Terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Kalbar)

PONTIANAK - Tim Advokasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Barat akan menempuh upaya hukum gugatan warga negara (citizen lawsuit) kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Ketua DPRD Kalimantan Barat di Pengadilan Negeri Kota Pontianak. Gugatan ini ditempuh terkait belum terbentuknya Komisi Informasi Publik di Kalimantan Barat.
Penasehat Hukum Tim Advokasi Keterbukaan Informasi Publik Kalbar, Syahri SH mengatakan, berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah daerah (gubernur) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib membentuk Komisi Informasi Publik paling lambat dua tahun sejak UU KIP diundangkan. “Namun hingga enam tahun sejak Undang-undang Komisi Informasi Publik diundangkan, gubernur dan DPRD Kalbar belum membentuk Komisi Informasi Daerah,” kata Syahri kepada Pontianak Post, Rabu (18/6). 

Syahri bertindak sebagai penasehat hukum atas nama M Syukur Wahyu Putra, Ireng Maulana, Joni Rudwin, Yudhit Evametha Fitranilla, Ahamd Asmungin, dan Muhammad Lutahrif. Merekalah yang akan mengajukan gugatan warga negara kepada Gubernur dan Ketua DPRD Kalbar. 

Wednesday, March 19, 2014

JARI Mendorong adanya PERDES tentang Tata Ruang Desa

Keberadaan Peraturan Desa diakui sebagai sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . Lahirnya UU 6 tahun 2014 memberikan pengakuan yang lebih kuat tentang Desa sebagai entitas wilayah yang memiliki otonomi dan kewenangan sendiri .
Seiring dengan itu, sejak reformasi digulirkan, praktek eksploitasi sumber daya alam baik yang berorientasi terhadap sumber daya yang tangible maupun intangible, yang notabene berada di wilayah desa , semakin menjadi-jadi . Dan  ironisnya justru masyarakat desa kerapkali menjadi penonton dan obyek dari kebijakan pemberian konsesi tersebut.

Isu Tata Kelola Hutan dan Lahan, Community Organizer Sangat Diperlukan

Pengorganisasian masyarakat atau CO adalah kegiatan dalam rangka membangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Pengorganisasian masyarakat bukan hanya sekedar melakukan pengerahan masyarakat untuk mencapai sesuatu kepentingan semata, namun suatu proses pembangunan organisasi masyarakat yang dilaksanakan dengan jalan mencari penyelesaian secara bersama pula yang didasarkan pada potensi yang ada dalam masyarakat.

Pada kenyataannya, kebanyakan masyarakat masih berada dan berposisi dalam kondisi lemah, sehingga diperlukan sebuah wadah yang dapat dijadikan wahana untuk perlindungan dan peningkatan kapasitas bargaining. Masih terjadinya ketimpangan dan keterbelakangan di masyarakat, dimana ketiadaan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mendapatkan akses dan asset untuk bisa memperbaiki keadaannya. Oleh karena itu, pentingnya sebuah penggorganisasian masyarakat dalam upaya mencapai suatu perubahan masyarakat menjadi lebih baik, mendorong daya kritis dan kesadaran terhadap hak-hak dasar masyarakat. Tentu saja dalam hal ini bahwa pengorganisasian tidak selalu bermakna persiapan melakukan perlawanan terhadap tekanan dari pihak-pihak tertentu, tetapi juga dapat bermakna sebagai upaya bersama dalam menghadapi masalah-masalah bersama dalam upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.