Wednesday, December 8, 2010

Gubernur Tabrak Empat Aturan


Langkah gubernur soal upaya penangguhan tersangka korupsi berbuntut panjang. Kajian hukum dan adu argumentasi terus bergulir. Mengapa tak meniru Aceh?


PONTIANAK. Keputusan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH, yang menjadi penjamin dalam permohonan penangguhan penahanan atas tersangka korupsi TF, dianggap telah mengorbankan berbagai sisi terkait tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah.

“Jika gubernur secara jabatan justru memberikan jaminan, maka akan bertentangan dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Sehingga menjadi menghambat proses hukum,” kata Indra Aminullah SSi, Direktur/Sekwil Jaringan Masyarakat Transparansi Indonesia (JARI) Orwil Borneo Barat kepada Equator, tadi malam (3/11).

Pernyataan JARI ini sekaligus balasan atas pernyataan gubernur yang mengaku tak gentar kalaupun lembaga ini melaporkannya ke Mendagri. Selain Inpres Nomor 5/2004, JARI juga mengkaji tiga aturan lainnya ditabrak gubernur terkait hal tersebut antara lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurut Indra, dalam point ke delapan Inpres Nomor 5/2004, presiden RI menginstruksikan kepada gubernur seluruh Indonesia memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan Polri, Kejaksaan dan KPK dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi, dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

Sikap Gubernur juga dinilai JARI sudah keluar batas, wewenang dan kewajiban kepala daerah sesuai UU Nomor 32/2004. “Secara substansi fungsi pemerintahan adalah meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan tugas dan wewenang tersebut. Bukan malah menjamin secara institusi kepada tersangka korupsi sehingga gubernur dinilai secara institusi memberikan perlindungan kepada tersangka,” ucap Indra.

Indra meyakini, keputusan Gubernur Kalbar yang secara resmi atas nama pemerintahan daerah menjadi penjamin, merupakan hal yang baru pertama kali di Indonesia. “Kasus ini hampir sama dengan Aceh. Ketika seorang kepala dinas di Aceh terkena kasus korupsi dan meminta jaminan kepada gubernur, gubernur menolak dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Hal ini yang seharusnya ditiru Gubernur Kalbar,” tegas Indra.

JARI juga menganggap sikap gubernur bertentangan dengan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam aturan tersebut memberikan definisi gubernur sebagai salah satu unsur penyelenggaraan negara yang wajib menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara.

Salah satu asas penyelenggaraan negara adalah asas tertib penyelenggaraan, professional dan proporsional. “Jika dikembalikan pada kasus tersebut maka Gubernur Kalbar dianggap melanggar asas penyelenggaraan negara,” tambahnya.

Tak hanya soal jaminan, permintaan gubernur agar Badan Periksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar melakukan audit ulang juga mendapat sorotan keras JARI. Mereka menilai, permintaan itu salah kaprah.

“Ini langkah yang tidak perlu dilakukan karena sifat dari audit BPK tersebut adalah final. Saat ini posisi kasus sudah masuk kepada audit khusus kasus sehingga menjadi ranah penyidik di kejaksaan,” jelasnya.

Indra mengatakan, audit BPK bukan alat bukti, melainkan petunjuk yang nantinya dapat diteruskan oleh BPKP dalam melakukan audit. “Dalam hal ini pun jika tersangka ingin mendapatkan second opinion seharusnya membentuk tim audit independen bukan meminta kepada BPK untuk melakukan audit ulang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH dengan lantang menegaskan dirinya sama sekali tidak takut jika dilaporkan oleh pihak manapun terhadap kasus dugaan korupsi atau kasus apapun yang menganggap dirinya telah melakukan pelanggaran.

“Silakan saja laporkan, bahkan ada yang melaporkan saya hingga ke Jenewa. Saya hanya melakukan tugas dan kewenangan sesuai peraturan,” ungkap dia dalam jumpa pers di Ruang Fraksi PDI Perjuangan usai menghadiri sidang parpipurna di DPRD Kalbar, Selasa (2/11).

Labels: , ,

CK Tahanan Kota


PONTIANAK. Satu dari empat tersangka korupsi pengadaan pakaian Hansip di Badan Kesbangpolinmas, CK, belum dikerangkeng dalam Rutan. Kepala Dinas Kehutanan Kalbar ini dalam status tahanan kota.

“Dia (CK, red) tahanan kota,” kata Arifin Arsyad SH, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum Humas) Kejati Kalbar kepada Equator, Kamis (4/11).

Kejaksaan mengaku memiliki alasan kuat tidak menahan CK. “Yang bersangkutan sedang sakit,” tutur Arifin. Sayangnya, Arifin tidak memberikan ketegasan jenis penyakit yang diderita mantan Bupati Kabupaten Pontianak itu. “Yang jelas dia sakit dan ada rekam medik yang diberikan pengacaranya,” kata dia.

Penetapan status tahanan kota itu sebenarnya sudah dilakukan sejak akhir Oktober lalu atau sehari sebelum TF ditahan, Senin (25/10). “Waktu itu ia sempat diperiksa beberapa saat. Tapi mengeluh sakit,” pungkas Arifin.

Pakar Hukum Pidana Untan, Pantas Sianturi SH MH menegaskan, penahanan terhadap tersangka merupakan kewenangan penuh penyidik. “Kalau penyidik memandang tidak berbahaya, boleh-boleh saja menjadi tahanan kota atau tahanan rumah,” kata Pantas kepada Equator via selularnya, tadi malam.

Dijelaskan Pantas, dalam melakukan penahanan, ada beberapa alasan yang harus menjadi pertimbangan. Alasan itu antara lain menghindari tersangka melarikan diri, menghindari tersangka menghilangkan barang bukti, dan menghindarkan tersangka mengulangi perbuatan yang sama.

“Selain itu, ancaman hukumannya juga harus dipertimbangkan. Jika di atas lima tahun, sebaiknya jangan diberikan status tahanan kota atau tahanan rumah,” imbuhnya.

Pemberian status tahanan rumah atau tahanan kota terhadap seseorang yang diancam hukuman di atas lima tahun bisa berdampak besar. Dampak yang dimaksud adalah dampak sosial. “Bisa mengundang perhatian publik. Nanti ada yang membanding-bandingkan kenapa ada yang tahanan rumah, ada yang tahanan Rutan, dan ada yang tahanan kota,” tandas Pantas. (bdu)


Penanganan Kasus Korupsi Masa kepemimpinan Kajati Faedhoni Yusuf
Tersangka
Modus
Penahanan
Psm
biaya pengobatan PNS Pemprov Kalbar
19/8/2010
DAR
Pembangunan pelabuhan laut Paloh
25/8/2010
Rk
Pengadaan pakaian Hansip
26/8/2010 
AM
Korupsi dana talangan APBD Landak
18/9/2010
Rt
penggunaan kas PT Pelindo Pontianak
24/9/2010
ES
Pembangunan pelabuhan laut Paloh
29/9/2010
CK
Pengadaan pakaian Hansip
25/10/2010
TF
Pengadaan pakaian Hansip
26/10/2010
Sg
Pengadaan buldoser DKP
26/9/2010
Sk
Pengadaan buldoser DKP
26/9/2010
DH
Pengadaan buldoser DKP
26/9/2010
KS
Pengadaan buldoser DKP
26/9/2010
DG
Pengadaan pakaian Hansip
27/9/2010

Labels:

Pekan Depan Ajukan Izin Periksa UJ


PONTIANAK. Untuk kedua kalinya, belasan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa peduli penegakan hukum Kalbar berunjuk rasa di Kantor Kejati Kalbar di Jalan Subarkah, Kamis (4/11) siang.

Mereka menuntut kejaksaan memproses secara hukum tumpukan kasus dugaan korupsi yang tersangkanya sudah ditetapkan. Sebuah spanduk berisikan bukti-bukti tentang kasus korupsi di Kalbar dibentangkan. Yang paling menonjol, suguhan data dugaan korupsi dana Bansos Provinsi.

Beberapa poster turut dipajang di antaranya bertuliskan; tangkap Usman Jafar korupsi asuransi 3,2 miliar, Zulfadli korupsi APBD 3,45 miliar. Sejumlah nama juga disebut dalam poster yakni Tomi Ria, Zainal Abidin, Lutfi Hadi dan Munir.

Yang unik, nama Gusti Hersan juga disebut-sebut. Padahal yang bersangkutan sedang menjalani proses persidangan di PN Pontianak dan hampir divonis. “Demo ini ingin menanyakan sejauh mana pengusutan kasus di korupsi di Kalbar agar kasus penuntasan kasus korupsi di Kalbar memiliki titik terang,” kata Glorio Sanen, Korlap Aksi, kemarin.

Pengunjuk rasa menyampaikan kepada pihak kejaksaan dalam tuntutannya, ada enam kasus yang harus segera dituntaskan antara lain dugaan kasus korupsi air bersih Riam Berasap, Bansos Provinsi dan Kota, Dana Asuransi yang melibatkan mantan Gubernur Kalbar UJ, pembangunan sirkuit batu layang, eksekusi putusan MA terhadap mantan ketua dan Wakil DPRD Kabupaten Sambas 1999-2004 dan proyek air bersih Melawi.Ada empat point pernyataan sikap yang dibacakan aliansi ini. Salahsatunya mendesak kejati untuk menegakkan hukum tanpa tebang pilih.

Para pendemo kemarin diterima Wakajati Kalbar, Andi Abdul Karim SH MH di ruang kerjanya. “Pekan depan kita kembali akan mengajukan surat ke presiden untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi. Mengingat salah seorang tersangka, Usman Jafar, merupakan anggota DPR RI. Kita intinya ingin cepat,” kata Andi.

Dia menambahkan, izin presiden dibutuhkan dalam proses hukum yang melibatkan pejabat negara. Sebab jika tanpa mengantongi izin presiden pemeriksaan akan dianggap tidak sah dan batal demi hukum saat di persidangan. Maka pihaknya tidak menginginkan hal tersebut.

Namun, lanjut dia, kejaksaan tetap komitmen dalam mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi. “Doakan saja biar izin presiden cepat turun,” katanya.

Dikatakan Andi, kasus Hersan sudah menjalani persidangan. Kasus Munir ditangani Kejaksaan Negeri Pontianak. Sementara untuk kasus dugaan korupsi Zulfadli, bukan kejati yang menanganinya, melainkan kepolisian. “Untuk kasus Zulfadli silakan tanyakan langsung kepada kepolisian,” katanya.

Labels:

Kejati Tak Tergoyahkan

Independensi kejaksaan tetap terpelihara. Para tersangka kasus korupsi tetap ditahan di Rutan. Hukum dan keadilan perlu ditegakkan meski langit runtuh.


PONTIANAK. Kejati Kalbar kukuh dengan kebijakannya menahan TF, tersangka dugaan korupsi pengadaan pakaian Hansip di Badan Kesbangpolinmas Kalbar. Korps Adhiyaksa itu sama sekali tidak terpengaruh jaminan yang dilayangkan Gubernur, Drs Cornelis MH.

“Sampai saat ini belum ada perubahan status tahanan terhadap TF,” tegas Arifin Arsyad SH, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum Humas) Kejati Kalbar kepada Equator, kemarin.

Sikap tegas kejaksaan di bawah kepemimpinan Faedhoni Yusuf SH yang baru bertugas dua bulan lebih itu, tidak hanya berlaku untuk TF. Dua belas tersangka kasus korupsi lainnya juga ditahan kejaksaan. “Semua tersangka yang ditahan di Rutan belum ada yang ditangguhkan,” ujarnya.

Disinggung apakah hal ini menandakan Kejati menolak penangguhan atau pengalihan status tahanan TF, Arifin tidak memberikan ketegasan. Ia mengaku belum mengecek apakah sudah ada disposisi Kejati terkait permohonan penangguhan itu. “Saya belum tahu. Yang jelas, sampai sekarang belum ada arahan dari pimpinan kita,” katanya.

Surat pernyataan menjadi penjamin ditandatangani Gubernur Kalbar dilengkapi lambang burung Garuda di bagian atasnya, serta cap basah Gubernur Kalbar di bagian kiri bawah surat yang ditandatangani. Isi surat itu menerangkan sebagai penjamin untuk TF.

TF merupakan kuasa pengguna anggaran untuk tender tahap II tahun 2009 dalam pengadaan baju Hansip. Selain TF, kejaksaan juga sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang terjadi pada 2008 dan 2009 tersebut. Mereka adalah CK, kuasa pemegang anggaran untuk pengadaan tahap I tahun 2008 yang saat ini masih menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kalbar.

Tersangka lainnya yang ditahan di Rutan Kelas II A Pontianak adalah DG Direktur CV Putrakoutama atau perusahaan pemenang tender, serta Rk ketua panitia lelang yang sudah lebih dulu ditahan Kejati Kalbar sejak 26 Agustus lalu. Versi BPK, total dugaan kerugian negara dari kasus ini sekitar Rp 4,6 miliar.

Gubernur dalam kasus ini juga malah membuat surat nomor 027/4432/BKBL-A tertanggal 28 Oktober 2010 ke BPK RI Perwakilan Kalbar yang isinya meminta audit ulang. Padahal munculnya kasus baju Hansip ini telah melalui audit regular dan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Surat ini mendapat kritikan dari berbagai elemen. Jaringan Masyarakat Transparansi Indonesia (JARI) Orwil Borneo Barat bahkan menuding gubernur telah menabrak 4 aturan.

“Jika gubernur secara jabatan justru memberikan jaminan, maka akan bertentangan dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Sehingga menjadi menghambat proses hukum,” kata Indra Aminullah SSi, Direktur/Sekwil JARI Orwil Borneo Barat.

Pernyataan JARI ini sekaligus balasan atas pernyataan gubernur yang mengaku tak gentar kalaupun lembaga ini melaporkannya ke Mendagri. Selain Inpres Nomor 5/2004, JARI juga mengkaji tiga aturan lainnya ditabrak gubernur yakni UU Nomor 32 Tahun 2004, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Atas tudingan ini, sejumlah pihak bereaksi. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar pun siap pasang badan. Kalangan partai berlambang banteng moncong putih itu mengaku siap beradu argumen dengan JARI.

Pro kontra ini tidak memengaruhi sikap Kejati Kalbar. Mereka tetap melanjutkan proses hukum tersebut sesuai dengan kapasitas mereka sebagai aparat penegak hukum. “Kami tetap berpegang pada aspek hukum. Kita tidak akan ikut campur dan terpengaruh oleh politik atau situasi sosial,” pungkas Arifin.

Kemarin, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar kembali bereaksi membela gubernur yang dituding melanggar 4 aturan. Bahkan, fraksi ini menantang JARI untuk dialog atau debat hukum terhadap permasalahan tersebut. “Jangan hanya bisanya bicara di media. Buktikan kebenaran atas tudingan tersebut,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Kalbar, Thomas Aleksander SSos.

Labels:

Dewan Kaji Sikap Gubernur


PONTIANAK. Terkait langkah gubernur yang menjadi penjamin permohonan penangguhan atau pengalihan status tahanan TF, kalangan DPRD Kalbar mulai mengkaji secara mendalam.

“Apa yang berkembang sekarang terkait pakaian Hansip ini memang menarik dikaji. Karena itu, kita akan terus memantau,” kata Andry Hudaya Wijaya SH, Anggota DPRD Kalbar kepada Equator, Rabu (3/11).

Pengkajian yang dimaksud Andry, tidak ditujukan untuk kepentingan politik. Pengkajian juga tidak untuk bertujuan penggunaan hak kekuatan istimewa dewan yakni impeachment atau pemberhentian kepala daerah.

Pengkajian itu, kata Andry, hanya wujud dari fungsi pengawasan yang dimiliki anggota dewan. “Seperti yang diungkapkan langsung, bahwa jaminan yang diberikan gubernur sebelumnya kepada Aminuddin dan Munir hanya via telepon. Kok sekarang (TF, red) menggunakan surat resmi. Wajar menimbulkan tanda tanya,” ulasnya.

Soal hak atau kewenangan pengkajian, politisi asal Katapang ini menilai lebih tepat dilakukan Komisi A DPRD Kalbar yang membidangi Hukum dan Pemerintahan. “Karena itu, kita akan melakukan pembicaraan lebih jauh kepada anggota Fraksi Golkar di Komisi A untuk membicarakan masalah ini,” pungkas Andry tanpa menjelaskan isi pembicaraan dimaksud.

Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya SH memberikan dukungan penuh terhadap Kejati dalam memproses kasus korupsi, termasuk kasus pakaian Hansip. “Kita juga minta agar Kejati tetap komitmen memberantas korupsi, dan jangan ada tebang pilih,” tegas Retno kepada Equator via selularnya, tadi malam.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan, siapa pun pelaku korupsi harus diproses tegas. Otak-otak atau aktor intelektual di belakangnya juga harus diminta pertanggungjawaban.

“Dalam memproses kasus korupsi, kita juga berharap Kejati tidak terpengaruh unsur politik atau situasi sosial masyarakat. Kita juga mengimbau agar masyarakat berpikir jernih dan memberikan kesempatan kepada aparat hukum untuk bekerja,” tandas Retno sembari mengatakan bahwa hari ini mereka akan rapat kerja dengan Kejati.

Labels: ,

Kesalahan Telak Gunakan Institusi


PONTIANAK. Kejati Kalbar telah menyeret empat tersangka dalam kasus korupsi baju Hansip. Tiga tersangka di antaranya yakni Rk, Dg dan TF ditahan di Rutan Kelas II A Pontianak, sedangkan Ck masih belum ditahan.

Upaya gubernur yang menjadi penjamin dalam permohonan penangguhan TF telah memunculkan interpretasi terhadap pasal 31, 59 dan pasal 123 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Direktur/Sekwil JARI Orwil Borneo Barat, Indra Aminullah, gubernur seharusnya tak boleh keliru dalam menginterpretasikan pasal dalam KUHAP tentang jaminan. Kekurangan dalam KUHAP memang banyak menimbulkan permasalahan baru di antaranya dalam hal penahanan seorang tersangka atau terdakwa.

Dalam Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan. Sementara penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Apabila syarat tersebut dilanggar, maka penangguhan dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa dapat kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasakan sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktik beracara. Namun sebagian isinya sudah memberikan aturan jelas.

“Yang dimaksud sebagai penjamin tersebut jelas setiap orang secara individu bukan institusi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam kasus TF, Gubernur Kalbar menjadi penjamin selaku institusi bukan pribadi atau individu,” kesalnya.

Hal ini terbukti dengan surat tertanggal 27 Oktober 2010 dilengkapi dengan penggunaan lambang resmi Burung Garuda dan Gubernur Kalbar. Selain itu ditandatangani dan cap basah institusi.

Menurut Indra, walaupun permintaan datang dari tersangka untuk menjadi penjamin, tetapi gubernur kapasitasnya sebagai institusi/jabatan dengan mempertimbangkan posisi dan peraturan perundangan yang lain dapat menolak bukan menuruti permintaan tersangka. Jika Gubernur Kalbar ingin menjadi penjamin, sebaiknya atas nama personal bukan jabatan dan jelas kapasitasnya.

“Gubernur mesti membedakan mana pertanggungjawaban personal dan pertanggungjawaban institusi. Dalam perkara korupsi pertanggungjawabannya adalah personal atau individu,” tegas Indra.

Sebelumnya, Cornelis dalam posisinya sebagai gubernur menyatakan mengaku wajib melakukan penjaminan terhadap stafnya. “Tidak saja terhadap TF, sebelum ini Aminuddin dan Munir (mantan kepala BKD dan mantan asisten II, red) juga saya jamin, dan tidak ada masalah. Namun bukan berarti saya pro terhadap korupsi,” ujar Cornelis.

Kalangan Fraksi PDI Perjuangan turut gerah. “Penangguhan penahanan itu dibenarkan dalam KUHP pasal 31, 59 dan 123, dan jaminan itu adalah hal biasa karena belum ada keputusan hukum tetap,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan M Kebing L didampingi Sekretaris Fraksi Thomas Aleksander, Wakil Sekretaris Fraksi M Jimi dan anggota Fraksi.

Penjaminan bermula lantaran TF merupakan kuasa pengguna anggaran untuk tender tahap II tahun 2009 dalam pengadaan baju Hansip. Selain TF, kejaksaan sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang terjadi pada 2008 dan 2009. Mereka adalah CK yang belum ditahan, Ia sebagai kuasa pemegang anggaran untuk pengadaan tahap I tahun 2008 yang saat ini masih menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kalbar.

Tersangka lainnya yang ditahan di Rutan Kelas IIa Pontianak adalah DG Direktur CV Putrakoutama atau perusahaan pemenang tender, serta Rk ketua panitia lelang yang sudah lebih dulu ditahan Kejati Kalbar sejak 26 Agustus lalu. Versi BPK, total dugaan kerugian negara dari kasus ini sekitar Rp 4,6 miliar.(bdu)


KUHAP
Pasal 31
(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 59
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
Pasal 123
(1) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.
(2) Untuk itu penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.
(3) Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.
(4) Untuk itu atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu.
(5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Labels: , ,