Thursday, December 16, 2010

Tahun Depan Biaya Persalinan Bakal Gratis


PONTIANAK - Status kesehatan di Kalimantan Barat masih sangat rendah jika dikaitkan dengan pembangunan milenium. Di mana, angka kematian ibu masih mencapai 403 per 100.000 kelahiran hidup.Selain itu, angka kematian bayi di provinsi ini juga masih tinggi yakni mencapai 38,4 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara target pembangunan milenium tahun 2015 , AKI mencapai 118 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup.Demikian disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya dihadapan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih di Pendopo Istana Rakyat, Rabu (15/12), dalam grand launching Program Internship Dokter.Christiandy mengatakan, guna meningkatkan status kesehatan tersebut dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan terutama dokter dan bidan desa.

Wagub mengakui, dalam pemenuhan kebutuhan tenaga dokter selalu bermasalah. Dokter tidak mau bekerja di daerah terpencil. Hal ini disebabkan karena sistem dokter pegawai tidak tetap.“Walaupun gaji dokter PTT cukup tinggi tetapi masih belum diminati. Namun upaya pemenuhan tenaga dokter masih dilakukan, tetapi sampai dengan saat ini masih belum dapat terpenuhi,” katanya.Christiandy berharap, dengan program internsip dokter Indonesia diharapkan tidak sekadar melaksanakan latihan di rumah sakit dan puskesmas untuk mendapatkan keahlian, akan tetapi juga dapat membantu dalam pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit dan puskesmas sehingga dapat mengurangi masalah keterbatasan tenaga dokter.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, untuk menurunkan AKI dan AKB, pemerintah pusat telah menyiapkan program jaminan persalinan yang akan dimulai tahun depan.“Mungkin pelaksanaannya di lapangan belum bisa awal bulan, karena kita masih melakukan persiapan dan penyusunan pedoman,” katanya.Menurutnya, program jampersal berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dan tidak membedakan status sosial. “Kita menjamin pembiayaan persalinan sepanjang dilakukan di fasilitas kesehatan puskesmas atau rumah sakit pemerintah kelas III,” katanya.Paket jampersal yang akan dibayarkan pemerintah berupa kontrol kehamilan, bersalin, hingga kontrol nifas. “Dengan syarat, mereka harus ber-KB,” katanya.Pemerintah menganggarkan dalam APBN 2011 untuk membiayai program tersebut sebesar Rp1,2 triliun. “Kita usahakan, dengan program ini dapat menekan AKI dan AKB sesuai target MDGs. Kita berharap angka kematian ibu dan bayi grafiknya terus menurun dan tajam. Program ini juga mendorong agar masyarakat ber-KB,” katanya.

Desak Public Hearing


PONTIANAK - Pembahasan RAPBD Kalbar 2011 yang tidak meyertakan dengar pendapat publik (public hearing) merupakan suatu kesalahan fatal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Menurut Manager Program JARI Borneo Barat Hairul Sani, dengar pendapat publik mutlak harus dilakukan dalam setiap proses penyusunan anggaran.Dengar pendapat publik merupakan sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan saran dan masukan serta penilaian terhadap rancangan anggaran yang akan ditetapkan.“Ini menjadi penting dilakukan, karena kesejahtraan masyarakat merupakan sasaran utama dalam setiap program yang akan dilakukan dan dialokasikan anggarannya,” katanya.
Hakikatnya, anggaran adalah uang rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan dan penggunaan anggaran harus sepenuhnya mempertimbangkan dan lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat.“Oleh karena itu, partisipasi publik harus dilibatkan dalam perencanaan penganggaran,” tegasnya. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan berpartispasi dalam proses penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Sebagaimana diatur dalam UU 10 Tahun 2004, menyatakan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan darah”.
Karena itu, JARI Orwil Borneo Barat mendesak agar dewan dan Badan Anggaran DPRD Kalbar melakukan dengar pendapat publik sebagai rangkaian proses dan aturan dalam penyiapan dan pembahasan sebelum disahkannya rancangan tersebut. Sani menegaskan, apabila dalam penyiapan atau pembahasan rancangan perturan daerah tanpa adanya dengar pendapat publik, maka rancangan yang ditetapkan tidak sah atau cacat. “Masyarakat yang merupakan sasaran atau penerima dampak dari peraturan daerah yang ditetapkan berhak dan harus melakukan gugatan. Karena ini sudah menyalahi aturan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan,” katanya. Dihubungi terpisah, anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar Retno Pramudya, Rabu (15/12) sore, mengatakan, “Kami sedang rapat internal Badan Anggaran. Salah satu yang sedang dibicarakan adalah penjadwalan untuk dengar pendapat publik.”

Labels: ,