Monday, January 10, 2011

BOS KAYU KEMBALI ANCAM PEDAGANG CENDOL

BOS KAYU KEMBALI ANCAM PEDAGANG CENDOL
Proses hukum kasus penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Jumansyah terhadap pak Sutarmin seorang pedagang cendol yang tinggal di Gg, Sepakat RT 08/Rw I, Desa Limbung Kecamatan sungai Raya Kabupaten Kubu Raya akan terus berlanjut . Setelah proses pemukulan terhadap pak Sutarmin pada tangal 23 November 3010 dan intimidasi serta ancaman dari tersangka, Pak Sutarmin kembali  mendapat ancaman dari Jumansyah.

Jumansyah melakukan ancaman terhadap Pak Sutarmin pada hari selasa 4 januari 2010 pada pukul 10.20 WIB dengan mendatangi tempat pak Sutarmin berjualan Es Cendol. Jumansyah datang tidak sendiri, melainkan dengan membawa 3 orang temannya. pengancaman tersebut disaksikan satu orang anak pak Sutarmin dan beberapa orang pelanggan yang sedang membeli cendol pak Sutarmin.

Ancaman yang dilakukan tersangka berupa kata-kata makian dan ancaman keselamatan pak Sutarmin beserta keluarganya apabila kasus hukum tentang penganiayaan tersebut tetap dilanjutkan. Tidak segan-segan, Jumansyah mengancam akan melakukan tindakan yang mengancam keselamatan pak Sutarmin beserta keluarganya dan akan ada pertumpahan darah dan perang etnis apabila Pak Sutarmin tetap melanjutkan perkara tersebut ke ranah Hukum.
Kasus penganiayaan berupa pemukulan tersebut sebenarnya sudah diupayakan oleh Kepala Desa Limbung untuk diselesaikan secara damai dan Pak Sutarmin dengan Jumansyah sudah menandatangani surat perdamaian di Kantor Desa Limbung. Dalam proses perdamaian yang dilakukan di Kantor Desa Limbung, Pak Sutarmin diundang secara tertulis oleh Kepala Desa Limbung dan tidak disebutkan bahwa pertemuan yang akan dilakukan itu adalah membahas proses perdamaian yanga akan dilakukan, tetapi hanya membahas masalah kasus pemukulan. Tetapi perdamaainnya yang dilakukan tersebut hanya sebatas pormalitas. Karena setelah selesai proses perdamaian, saat meninggalkan kantor Desa Limbung, Jumansyah mengeluarkan kata-kata ancaman kepada keluarga Pak Sutarmin. Kata-kata itu berupa apabila kasus ini sampai dilanjutkan ke ranah hukum, maka Pak Sutarmin dan beberapa keluarganya akan mendapatkan tindakan yang akan mengancam keselamatan pak Sutrmin dan keluarganya.

Oleh karena itu, JARI Orwil Borneo Barat menilai bahwa proses perdamaian yang telah dilakukan dinyatakan galal karena tersangka tidak setulus hati memohon maaf dan melakukan perdamaian. Di mana setelah menandatangani surat perdamaian, tersangka masih tetap mengancam korban dan keluarganya. JARI Orwil Borneo Barat juga menilai adanya indikasi rekayasa perdamaian yang dilakukan di Kantor Desa Limbung tersebut agar supaya Pak Sutarmin tidak melaporkan ke kekepolisan dan jika Pak Sutarmin tetap melakukan pelaporan, maka perdamaian tersebut bisa digunakan untuk meringankan proses hukum perhadap tersangka. JARI  Orwil Borneo Barat juga mendesak aparat kepolisian untuk menahan Jumansyah selama proses penyidikan dan persidangan selesai, dan sesegera mungkin menyelasaikan kasus ini. Karena dengan tidak ditahannya tersangka, maka tersangka akan tetap bisa mengancam keselamatan pak Sutarmin beserta keluarga. Intimidasi yang dilakukan jumansyah akan bisa membahayakan pak Sutarmin dan keluarganya baik secara fisik maupun mental.


Labels: ,

Komitmen Penegak Hukum Dipertanyakan

Pontianak.
Proses hukum kasus penganiayaan yang menimpa Sutarmin 50, Warga Gang Sepakat RT 08/RW I, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya oleh Jm, tetangganya sendiri, dinilai ganjil. Jaringan Masyarakat Transfaransi Indonesia (JARI) Orwil Borneo Barat mempertanyakan keseriusan pihak kepolisian. “Kita minta Polsek Sungai Raya segera menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya, sesuai dengan prosedur hukum, tanpa adanya intervensi pihak manapun. Harus mengedepankan keadilan dan transparansi,” tegas Hairul Sani, Manager Program JARI Orwil Borneo Barat kepada Equator, kemarin.

Kasus pemukulan terhadap Sutarmin terjadi pada 23 November 2010 lalu. Menurut Sani, pemukulan oleh pelaku karena menganggap korban sebagai pengkhianat dan provokator warga, lantaran bersama warga menggagas pemekaran RT 08/RW I, Desa Limbung. “Pemukulan dilakukan di dua tempat, yaitu di rumah korban dan di rumah ketua RT 08 Desa Limbung. Atas pemukulan tersebut, korban melaporkan ke kepolisian sektor Sungai Raya,” bebernya.

Laporan korban diterima Polsek Sungai Raya dengan surat laporan Nomor LP/3713/XI/2010 tertanggal 23 November 2010. Namun dalam perjalanannya, dirasakan banyak keganjilan yang dirasakan JARI, termasuk pengacara korban, Kamarussalam SH. “Hal yang mengganjil itu, selama proses pelaporan dari pihak korban melalui pengacaranya, tidak pernah diberitahukan mengenai perkembangan proses penyidikan. Tiba-tiba Polsek Sungai Raya melalui penyidik melakukan pemanggilan terhadap korban dengan surat panggilan Nomor POL Sp/568.B/XII/2010 tertanggal 31 Desember 2010,” ucap Sani.

Isi surat panggilan tersebut, korban diminta menghadap penyidik di kantor Polsek Sungai Raya di Jalan Adi Sucipto KM 16,5 tanggal 03 Januari 2011, pukul 08.00 WIB kamar 03 untuk kepentingan pemeriksaan. “Padahal di hari yang bersamaan, diselenggarakan sidang pertama perkara ini di pengadilan Negeri Mempawah,” imbuhnya.
JARI Borneo Barat juga mendesak pihak kepolisian, untuk menahan tersangka selama berjalannya proses penyidikan dan lebih berpihak pada rakyat kecil. JARI tidak segan-segan memperkarakan jika ada oknum kepolisian dan pihak yang terlibat, jika terindikasi melakukan rekayasa dalam penanganan kasus ini.

“Hal ini dilakukan karena korban merupakan anggota JARI Borneo Barat, komunitas Arang Limbung. Korban juga anggota PHBI (Pusat Bantuan Hukum Indonesia) Kalbar,” pungkas Sani.
Kapolsek Sungai Raya, AKP Ahmadi yang dikonfirmasi Equator via selularnya tadi malam membantah jika surat yang dikirimkan Polsek Sungai Raya kepada korban, untuk menghambat korban mengikuti sidang. “Justru surat itu dikirimkan agar korban datang ke Polsek Sungai Raya dan bersama-sama penyidik Polsek pergi ke Mempawah untuk sidang,” katanya.

Ahmadi memastikan, pihaknya serius menangani kasus penganiayaan tersebut. Soal tersangka memang tidak ditahan karena termasuk tindak penganiayaan ringan. “Mereka sebenarnya sudah menandatangani surat perjanjian perdamaian. Tapi memang tidak menghilangkan unsur pidana, hanya meringankan di persidangan,” lanjutnya.
Terkait soal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Ahmadi belum memberikan keterangan rinci. “Nanti akan saya tanyakan ke penyidiknya dulu,” tegas Ahmadi.

Labels:

Fakta Persidangan Harus Dikembangkan

Pontianak Post, Minggu 9 Januari 2011
Kasus Baju Hansip

PONTIANAK—Sejumlah kalangan sipil menginginkan aparat penegak hukum sepenuhnya menuntaskan dugaan korupsi pengadaan baju Hansip. Dan tidak berhenti sebatas menetapkan empat tersangka yang kini menjadi terdakwa.“Fakta persidangan itu murni sebagai petunjuk bahwa ada rekayasa dalam proses tender. Jelas ini menjadi bukti bahwa indikasi korupsi benar-benar ada,” kata Indra Aminullah Direktur JARI Borneo Barat di Pontianak, kemarin.Indra berpendapat, dalam penanganan kasus baju hansip, semua pihak mesti berkomitmen. “Aparat penegak hukum mesti jeli agar mampu mengungkap aktor di balik dugaan korupsi pengadaan baju hansip,” kata dia.

Sementara dari lembaga Gemawan mengatakan fakta persidangan perlu menjadi bahan penelusuran aparat penegak hokum Dengan mengembangkan penyelidikan mengenai pengadaan baju hansip. “Siapa aktor yang paling berperan dalam pengadaan baju hansip menjadi butuh kinerja aparat penegak hukum dalam pengusutannya. Semua terdakwa memiliki peran masing-masing. Sementara yang ikut membantu peran terdakwa mesti juga diungkap. Karena perkara korupsi tiap individu memiliki peran tersendiri,” kata Hermawansyah di Pontianak, kemarin.

Menurut dia, konstruski dan modus dalam dugaan korupsi baju hansip mesti mampu diuraikan aparat penegak hukum. Sementara fakta persidangan, lanjut dia, menjadi tugas aparat penegak hukum dalam mengembangkannya. Sebab, jika menyimak fakta persidangan, beberapa pihak yang semestinya mengetahui soal pengadaan barang dan jasa jutru tidak dilibatkan.“Terhadap tiap fakta persidangan mesti dikembangkan. Dan tidak berhenti cukup dengan penyidikan yang sudah dilakukan. Kalau memang ada pihak yang masih lolos tentu penegak hukum mesti mengejarnya. Dengan melihat setiap perkembangan fakta persidangan,” kata Hermawansyah.

Labels:

Hak Keadilan

Pontianak Post, Minggu 9 Januari 2011

PONTIANAK—Salah satu hak-hak dasar masyarakat adalah hak keadilan di mata hukum. Di mata hukum masyarakat harus mendapat perlakuan yang sama, baik itu pejabat, konglomerat, pengusaha, maupun masyarakat biasa. Terlebih, bagi masyarakat masyarakat miskin. Hairul Sani, manager Program JARI Orwil Borneo Barat mengatakan, realita pelaksanaan hukum di lapangan sekarang ini masih rentan keberpihakannya kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, wewenang dan kekayaan dan seakan-akan menyepelekan dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin.

Hal itu menyebabkan, banyak kasus-kasus yang melibatkan para pejabat, konglomerat dan orang yang memiliki uang, lepas dari jeratan hukum. Sedangkan masyarakat miskin sangat sulit mencari keadilan di mata hukum. “Jika masyarakat miskin melakukan kesalahan, hukum dengan begitu cepat memutuskan dan mengadilinya dan apa bila masyarakat miskin dianiaya, maka masyarakat miskin akan pasti kecewa karena apa yang diputuskan oleh hukum seringkali meringankan para penganiaya,” katanya.Dalam penanganan kasus hukum, baik kasus yang dikategorikan kasus ringan sampai berat, pelaksanaanya diharapkan sama. Yaitu, lebih mengedepankan keadilan, transparansi dan tidak diintervensi oleh apapun dan siapun. “Karena kembali kepada dasarnya bahwa di mata hukum, semua manusia sama,” tegasnya.
Dia berharap, tahun 2011 menjadi momentum yang harus digunakan oleh para penegak hukum memperbaiki kinerjanya, baik dari tingkat kepolisisan, kejaksaan dan kehakiman. Kepolisian terutama penyidik harus benar-benar melakukan penyidikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan keterangan dan sumber yang terpecaya. Proses penyidikan menjadi hal yang sangat penting untuk berjalan atau tidak suatu kasus. Apakah diteruskan keperadilan atau tidak, apakan kategori ringan atau berat.

Oleh karena itu, Sani berharap orang-orang yang menempati posisi penyidik harus benar menerapkan prinsip keadilan, bersih, tidak bisa diinterfensi oleh apapun dan siapun serta menjalan hukum sebagaimana mestinya. “Penyidik harus bersikap tegas, kebal dari sogokan dan mendapatkan dan memutuskan sesuai keterangan dan sumber yang akurat,” katanya.Krena itu, JARI Orwil Borneo Barat mendorong agar supaya hukum bisa dilaksanakan denga sebaik-baiknya, menjunjung keadilan kepada seluruh masyarakat dan tidak intervensi oleh apapun dan siapapun.“Sehingga masyarakat akan berpikir seribu kali untuk melakukan kesalahan dan kejahatan dan mengulanginya, karena di mata hukum apa yang mareka lakukan akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang telah mareka perbuat,” katanya.

Labels:

Jumansyah Jalani Enam Bualan Masa Percobaan

Pontianak post, Sabtu 8 Januari 2011
Penganiayaan Pedagang Cendol Diselesaikan Di Pengadilan

KUBU RAYA- Kasus penganiayaan bos kayu terhadap pedagang cendol, warga Gg, Sepakat RT 08/RW I Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya berakhir di persidangan. Sidang dilaksanakan Jumat (7/1) kemarin mulai pukul 10.30 dan selesai pada pukul 11.45 WIB.Sidang yang hanya digelar satu kali itu berakhir dengan putusan hakim berupa tiga bulan kurungan dengan masa percobaan enam bulan. Persidangan dipimpin satu hakim didampingi panitera, satu penuntut umum yang diwakili Kusno selaku penyidik dari Polsek Sungai Raya, terdakwa dan dua saksi serta peserta yang mengikuti persidangan.

Sebelum hakim memutuskan hasil persidangan, hakim mengimbau agar terdakwa dan korban saling memaafkan. Ini ditunjukan dengan permintaan maaf terdakwa kepada korban dan korban memaafkan. Terdakwa kemudian menghampiri korban untuk meminta maaf dan korban kemudian memaafkan. Permintaan maaf ini bahkan dua kali disampaikan Jumansyah (saat persidangan dan usai sidang,red).

Dari persidangan yang dilakukan, hakim memutuskan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan berupa pemukulan. Penganiayaan terdakwa dikategorikan penganiayaan ringan dengan kurungan selama tiga bulan tidak dijalani tetapi percobaan selama enam bulan serta denda sebesar tiga ribu rupiah. Artinya terdawa diujicoba selama enam bulan, jika dalam rentan waktu enam bulan tersebut terdakwa masih melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap korban dan korban melaporkan, maka terdakwa langsung ditahan selama tiga bulan.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi Jumansyah sempat membantah tuduhan pemukulan terhadap korban Sutarmin. Pertama-tama, hakim meminta keterangan saksi korban dan saksi bukan korban. Ada perbedaan pernyataan antara saksi korban dan saksi bukan korban, dimana, saksi korban menyatakan dirinya dianiaya berupa pemukulan oleh terdakwa.
Saksi korban mengungkapkan terdakwa memukul korban di dua tempat yaitu di rumah korban dan di rumah ketua RT 08 Desa Limbung. Sewaktu pemukulan di rumah korban tak ada saksi yang melihat, tetapi ketika di rumah ketua RT 08 Desa Limbung disaksikan Ketua RT 08 Desa Limbung, Manto dan satu supir terdakwa.

Sedangkan saksi bukan korban menyatakan tersangka tidak pernah memukul korban, tetapi terdakwa hanya mendorong korban hingga mundur beberapa langkah. Namun ketika peristiwa penganiayaan tersebut saksi tidak melihat langsung, melainkan berada di luar rumah.
Menurut keterangan saksi korban, saksi yang dihadirkan di persidangan tidak melihat dan tidak ada di tempat kejadian perkara. Sehingga saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung proses kejadian. Saksi yang benar-benar mengetahui proses kejadian tidak dimintai keterangan dan satu orangnya tidak bisa hadir karena berada di luar kota.

Setelah mendengar keterangan saksi, Jumansyah menyangkal pernyataan saksi korban. Ia menyatakan tak pernah memukul korban. Saat hakim membacakan hasil visum yang menyatakan ada bekas penganiayaan pemukulan di kepala dan di pipi korban, terdakwa tetap berkilah kalau tidak pernah memukul korban.

Terdakwa menyatakan mungkin saja korban sengaja menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepala ke dinding agar bisa menuduh terdakwa melakukan pemukulan. Namun ketika ditanyakan kembali ke saksi korban, korban menyatakan tak mungkin hal itu dilakukannya.

Dalam proses persidangan, penuntut umum yang diwakili penyidik dari Polsek Sungai Raya bertanya kepada saksi korban dan terdakwa. Pertanyaan yang ditujukan kepada saksi korban adalah apakah saksi mengalami kerugian setelah penganiayaan yang dilakukan berupa cacat, sakit sampai opname, mengganggu aktivitas keharian korban. Korban menjawab tidak mengalami cacat, tetapi kepala menjadi pusing. Korban juga mengatakan tidak sampai di opname dan kesehariannya terganggu. Sedangkan pertanyaan yang disampaikan kepada terdakwa hanya apakah terdakwa menyesal setelah mekakukan kesalahan. Terdakwa menjawab, sebagai manusia, pastinya menyesal

Labels: ,