Wednesday, January 22, 2014

Perlunya Review Izin

Oleh : Abu Mas'ud
Deforestasi dan degradasi tidak hanya disebabkan oleh aktivitas illegal, dalam kenyataannya kegiatan berizin juga merupakan aktivitas penyebab utamanya. Izin yang seharusnya menjadi instrumen pengendali kegiatan pemanfaatan hutan malah berdampak sebaliknya. Pemberian izin yang jumlahnya sangat besar dalam satu Kabupaten/Provinsi serta tidak memperhatikan perlindungan fungsi hutan, gambut dan hak – hak masyarakat menjadi fenomena yang terjadi dimana – mana. Oleh karena itu, perizinan menjadi salah satu perizinan menjadi salah satu sasaran pembenahan utama untuk perbaikan tata kelola hutan.

Perbaikan di sektor perizinan ini tidak hanya menuntut adanya penguatan sistem perizinan sektor kehutanan dan non – kehutanan terkait tetapi juga penyelesaian terhadap izin – izin yang telah dikeluarkan di hutan dan kawasan hutan. Hal ini dikarenakan jumlah izin yang ada di hutan dan kawasan hutan tidak sedikit, bahkan ada beberapa kabupaten yang luas konsesi izin lebih dari 50% areal wilayahnya, sehingga menjadi batu sandungan dalam upaya perbaikan tata kelola hutan. Pertanyaan sederhananya adalah: Bagaimana dapat mengelola hutan dengan baik bila mayoritas areal hutan sudah dibebani dengan izin, terutama izin non – kehutanan?

Read more »

Labels:

Menyambut UU Desa

Oleh : Faisal Riza
Lahirnya Undang-Undang Desa pada akhir 2013 memberikan pengakuan baru dari Negara terhadap Desa. Desa yang diyakini memiliki hak asal usul dan hak tradisional diharapkan mendapatkan perlindungan dari Negara agar karakteristik dan nilai-nilai lokal tetap terjaga dan berkembang sesuai norma yang berlaku di Desa. Namun disisi lain, sebagai instrumen negara maka desa diharapkan mampu melakukan Govermentability sehingga dapat memastikan proses pembangunan mencapai tujuannya.

Dengan kewenangan baik dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lainnya yang signifikan yang diberikan oleh negara tersebut, selanjutnya perlu adanya upaya kuat untuk memastikan agar proses demokrasi di Desa tidak kontra produktif dengan hakikat dan tujuan penguatannya.Penguatan mekanisme chek and balances perlu terus dibangun tentu dengan lokalitas dan karakteristik khas desa, agar proses penyalahgunaan wewenang tidak terjadi. Lebih dari itu, upaya proyek penguatan desa juga harus dapat dipastikan sebagai upaya terhadap penguatan solidaritas sosial yang selama ini sudah cukup terkikis oleh berbagai kepentingan luar.

Read more »

Labels: