Thursday, June 19, 2014

Gubernur Kalbar Akan di Gugat Melalui Gugatan Citizen Lawsuit (Terkait Belum Terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Kalbar)

PONTIANAK - Tim Advokasi Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Barat akan menempuh upaya hukum gugatan warga negara (citizen lawsuit) kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Ketua DPRD Kalimantan Barat di Pengadilan Negeri Kota Pontianak. Gugatan ini ditempuh terkait belum terbentuknya Komisi Informasi Publik di Kalimantan Barat.
Penasehat Hukum Tim Advokasi Keterbukaan Informasi Publik Kalbar, Syahri SH mengatakan, berdasarkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah daerah (gubernur) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib membentuk Komisi Informasi Publik paling lambat dua tahun sejak UU KIP diundangkan. “Namun hingga enam tahun sejak Undang-undang Komisi Informasi Publik diundangkan, gubernur dan DPRD Kalbar belum membentuk Komisi Informasi Daerah,” kata Syahri kepada Pontianak Post, Rabu (18/6). 

Syahri bertindak sebagai penasehat hukum atas nama M Syukur Wahyu Putra, Ireng Maulana, Joni Rudwin, Yudhit Evametha Fitranilla, Ahamd Asmungin, dan Muhammad Lutahrif. Merekalah yang akan mengajukan gugatan warga negara kepada Gubernur dan Ketua DPRD Kalbar. 

Read more »

Labels: ,