Saturday, October 3, 2015

DPRD Kalbar Harus Gelar Public Hearing


JARI Borneo Barat meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan dengar pendapat pada pembahasan APBD. “ Harus dipastikan berbagai kepentingan masyarakat kalbar masuk dalam berbagai Anggaran,” ungkap Abu Mas’ud, Manager Advokasi JARI Borneo Barat, Senin (28/9).

Menurut Abu, dengar pendapat publik perlu dilakukan agar anggaran yang akan dibahas dewan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, bukan semata – mata berdasarkan keinginan legislator. “Harus tepat sasaran dan tepat manfaat agar tujuan dari APBD itu tercapai,” katanya.

Setidaknya ada empat isu yang menjadi alasan JARI mendorong dewan mengadakan dengar pendapat publik. Pertama, dengar pendapat untuk memastikan isu kebakaran hutan dan lahan dapat terakomodir dalam anggaran. Jangan hanya mengandalkan pemerintah pusat. “Daerah mesti memiliki anggaran untuk bertindak sendiri. Dalam menghadapi bencana asap perlu tindakan cepat,”ujarnya.
Read more »

Labels: ,