JAKARTA - Ketiadaan komitmen pemerintah pusat dan daerah serta dis-alokasi dan korupsi dalam penganggaran pembangunan merupakan tantangan ...
Merebaknya kasus-kasus korupsi APBN dan APBD, terutama di sektor-sektor yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, adalah contoh nyata. Beban utang pemerintah yang semakin menggunung juga memperberat langkah pencapaian MDG's.
“MDG's harus mengacu pada kepentingan publik, karena masyarakat merindukan perlindungan negara yang maksimal,” kata Jony Nelson Simanjuntak, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Senin (19/9) di Kantor Komnas HAM, Jakarta.
Dari hasil budget tracking Jaringan Masyarakat Sipil untuk Pencapaian MDG's, di delapan wilayah kerja yakni Sumatera Barat, Jawa Tengah, NTT, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat ditemukan ada potensi korupsi dengan modus dis-alokasi, mark up, dan inefisiensi dalam pembangunan.
Misalnya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Fuad dari Jaringan Masyarakat Sipil memaparkan ditemukan praktik mark up anggaran belanja tidak langsung, khusunya belanja pegawai dan belanja rutin. Tahun 2010, APBD Kebumen dengan sengaja direncanankan defisit sebesar Rp 79 miliar agar dapat menjustifikasi pengajuan utang.
Anggaran defisit ini juga mengintimasi pemangkasan anggaran untuk rakyat khusunya di sektor pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian MDG's. “Ironisnya, di akhir 2010 APBD Kebumen masih surplus Rp 26 miliar. Realita ini tentu sangat merugikan masyarakat,” kata Fuad.
Gustiar dari Jaringan Masyarakat Sipil untuk wilayah Kalimantan Barat, memaparkan di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, ditemukan adanya kecenderungan naiknya anggaran dalam bidang pendidikan dari 2009 ke 2010 sebesar 23,15 persen. Namun kenaikan terbesar di biaya tidak langsung yakni 13 persen, yang jika dibandingkan dengan belanja langsung proporsinya hanya sebesar 29,70 persen.
Meski demikian, masih terlihat masalah besar dalam sektor pendidikan dengan tingginya angka buta aksara. Berdasarkan hasil monitoring, angka buta aksara usia 15 tahun ke atas di Kalbar mencapai 23.803 jiwa dengan komposisi laki-laki 9.814 dan perempuan 13.989 dari total penduduk 15.973.000 jiwa.
Komitmen global dalam pencapaian MDG's telah memasuki tahap akhir, dengan makin dekatnya target pencapaian MDG's. Jaringan Masyarakat Sipil untuk Pencapaian MDG's akan terus melakukan advokasi dan monitoring terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam pencapaian MDG's.
“Di sisi lain, pemerintah sudah mulai ada keseriusan untuk mencapai MDG”s dengan pemberantasan busung lapar, perbaikan sekolah, pembangunan posyandu di wilayah terpencil, program makanan tambahan untuk anak sekolah, pencegahan penyakit menular, dan lain-lain. Hal yang harus dibenahi adalah tata kelola dana APBD dan APBN,” tegas Wahyu Sulilo, Analis Kebijakan Komnas HAM