Thursday, September 22, 2011

RI mungkin kehilangan target MDG karena korupsi, masalah anggaran


RI mungkin kehilangan target MDG karena korupsi, masalah anggaranElly Burhaini Faizal. The Jakarta Post, Jakarta - 20/09/2011
Indonesia kemungkinan akan gagal untuk mencapai standar yang ditetapkan oleh Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 karena korupsi, manajemen yang buruk dan masalah anggaran di tingkat regional, menurut aktivis.
Wahyu Susilo, koordinator Jaringan Masyarakat Sipil untuk Pencapaian MDGs, di Jakarta, Senin bahwa masalah akan menghambat upaya bangsa untuk memajukan pembangunan manusia, karena mereka terpengaruh sektor penting untuk pengurangan kemiskinan, seperti kesehatan dan pendidikan.
"Peningkatan jumlah kasus korupsi anggaran di sektor-sektor yang terkait dengan pengentasan kemiskinan - seperti yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat dan proses penganggaran pemerintah daerah '- menunjukkan gambar nyata dari komitmen negara miskin untuk memenuhi MDGs target," katanya dalam sebuah kemajuan MDG laporan.
Banyak pemerintahan daerah telah membuat kemajuan lambat dalam pembangunan manusia, mengalokasikan anggaran terutama untuk belanja langsung, sebagian besar untuk infrastruktur, seperti ditunjukkan dalam laporan yang disusun oleh jaringan untuk delapan wilayah: Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat , Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat.
Pemerintah mengatakan bahwa Indonesia harus berfokus hanya pada dua isu: mengurangi angka kematian ibu dan isu-isu lingkungan.
Namun, menurut sebuah studi terbaru yang dipublikasikan oleh Komisi PBB Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) dan Bank Pembangunan Asia (ADB), Indonesia bisa mencapai hanya tiga dari 10 target MDG: meningkatkan pendidikan dasar gratis dan wajib; peningkatan jumlah pekerja kesehatan yang berkualitas, terutama untuk childbirths, dan pengurangan jumlah orang hidup dengan pendapatan US $ 1,25 atau kurang per hari.
Wahyu mengatakan negara memiliki track record yang buruk di daerah lain, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan menengah, mengurangi angka kematian bayi dan ibu, serta menanggulangi malaria, yang menimpa 1.645 dari setiap 100.000 orang Indonesia.
Beberapa perbaikan telah tercatat pada perluasan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi, kata Wahyu.
"Jika kita tidak memiliki strategi khusus untuk mengatasi masalah ini, kita bisa kehilangan target MDG kami," tambahnya.
Selama diskusi, para aktivis menyatakan keprihatinan tentang kesadaran miskin perlunya pemerintahan yang baik saat bekerja untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.
Di Kubu Raya Kabupaten, Kalimantan Barat, misalnya, pemerintah daerah mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk belanja langsung pada infrastruktur, daripada menggunakan itu untuk memberikan penduduk peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
"Beberapa sumber daya sudah benar dialokasikan untuk memerangi buta huruf di antara penduduk," kata Gustiar, seorang aktivis dari JARI Kalimantan Barat,.
Gustiar mengatakan bahwa 23.803 dari 517.120 Kubu Raya kabupaten penduduk, yang buta huruf. Kebanyakan adalah perempuan.
"Ini mengkhawatirkan," katanya.
Namun, lembaga kesehatan kabupaten belum mengalokasikan dana yang cukup untuk merekrut tenaga medis yang lebih profesional untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang diberikan oleh pusat-pusat komunitas kesehatan (puskesmas).
Yanti Muchtar dari Kapal Perempuan mengatakan penganggaran di Indonesia tidak ramah perempuan, meskipun bahwa isu-isu paling tertutup oleh MDGs berhubungan dengan perempuan, seperti angka kematian ibu dan bayi, akses ke air bersih dan sanitasi.
Indonesia memiliki populasi kelima terbesar di dunia orang buta huruf. Sekitar dua-pertiga dari bangsa buta huruf adalah perempuan. Namun, pemerintah mengalokasikan kurang dari 1 persen dari total anggaran untuk memerangi buta huruf.

Labels: