profil Jari Borneo Barat

Pertemuan nasional. April 1999 yang membahas "Peta Dampak Krisis dan Kapasitas Masyarakat" dihadiri 33 orang aktivis Ornop dan pen...

Pertemuan nasional. April 1999 yang membahas "Peta Dampak Krisis dan Kapasitas Masyarakat" dihadiri 33 orang aktivis Ornop dan peneliti independent dari 27 provinsi, mengindentifikasikan Bahwa salah satu penyebab utama terjadinya krisis di Indonesia dan meningkatnya "kejahatan" korupsi adalah karena lemahnya sistem dan mekanisme kontrol pemerintah dan tidak berjalannya pengawasan independent oleh masyarakat.

Paradigma pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ternyata tidak memberikan jaminan terhadap meningkatnya kemakmuran rakyat, tegaknya keadilan dan eksistensi kedaulatan rakyat. Strategi pembangunan yang megedepankan pertumbuhan ekonomi telah melumpuhkan kekuatan rakyat yang berbasis pada nilai-nilai lokal.

Bahwa pembangunan yang tergantung pada kekuatan luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah yang korup, eksploitatif dan mengabaikan kekuatan masyarakat terbukti mengakibatkan termarjinilisasinya masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Untuk itu pembangunan harus berbasiskan sumber daya lokal, dikelola oleh pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab dengan menempatkan warga negara sebagai pelaku utama pembangunan.

Karena itu para peserta pertemuan sepakat untuk membangun jaringan pengawasan pembangunan yang berbasis komunitas yang komprehensif dan kontinyu terhadap keseluruhan proses pembangunan (Community Based Development Watch Network). Prakarsa ini terus berkembang sampai terbangunnya suatu organisasi yang mengkhususkan diri kepada Pengawasan Pembangunan Berbasis komunitas : JARI Indonesia. Secara hukum, JARI Indonesia terbentuk sebagai Perhimpunan sejak tanggal 16 November 2000.

Laman ini diperuntukkan bagi pegiat JARI Borneo Barat dan masyarakat umum yang berminat secara bersama-sam untuk mengawasi pembangunan!

Kita Berhak Tahu!