Anggaran berbasis hak dasar adalah perencanaan dan pengalokasian anggaran yang berorientasi kepada penghormatan, perlindungan dan pemenuha...
Anggaran berbasis hak dasar adalah perencanaan dan pengalokasian anggaran yang berorientasi kepada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga negara. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahtraan bagi warga negaranya. dalam naskah legal negara kita yaitu pembukaan UUD 1945 pasal 24 sampai 34, UU No 39 tahun 1999, serta dokumen legal maupun kontraktual lainnya negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab mensejahtrakan warga negaranya.
Anggaran berbasis hak dasar akan signifikan ketika kita memaknai bahwa hakikat pembangunan sebagai upaya perwujudan tanggubgjawab pemerintah untuk memenuhi hak dasar warga negaranya. pada hakikatnya, pembangunan adalah proses atau cara mencapai tujuan , bukan hasil akhir. Di mana ruang negosiasi antara warga negara dengan pemerintah menjadi mutlak di dalamnya. dan instrumen utama pembangunan salah satunya adalah anggaran (APBD/N).
Anggaran negara menempati kedudukan yang sangat penting dalam proses pengelolaan keuangan negara. Melalui anggaran negara kita tidak hanya dapat menyaksikan kontribusi keuangan masyarakat terhadap penyelengaraan negara atau prioritas kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas negara tetapi juga orientasi kebijakan ekonomi dan politik mendasari penyusunan anggaran negara, serta sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah melalui pelaksanaan kebijakan tersebut.
Anggaran negara tidak dapat hanya dilihat sebagai dokumen keuangan. Dengan mencermati struktur dan kompenen-komponenya, akan dapat diketahui bahwa anggaran negara sesungguhnya adalah sebuah dokumen ekonomi. Bahkan dengan mencermati sistem dan prosedurnya kelembagaanya, dapat disaksikan bahwa anggaran negara sesungguhnya juga merupakan dokumen politik. Pendek kata, lebih dari sekedar dokumen keuangan, anggaran negara pada dasarnya adalah sebuah dokumen ekonomi-politik.