Jaringan Independen Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan (JARI Indones...
Jaringan Independen Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan
(JARI Indonesia)
Identitas
Nama Lembaga : Jaringan Independen Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan JARI adalah sebuah organisasi yang berbasiskan anggota Strukturnya meliputi Nasional dan Wilayah
Struktur pengurus organisasi di tingkat wilayah sebagai berikut:
Direktur/ Badan Pelaksana /Sekretaris Wilayah:
Badan Pegawas :
Aries Munandar, Reny Hidjazi, Faisal Riza
Alamat Orwil Borneo Bagian Barat :
Jl.Putri Dara Hitam Gg. Tani 1No 26 Pontianak Telp/fax: (0561) 737132 /
(0561) 7044769 e-mail : jariborbar@yahoo.com
Mukaddimah
Bahwa pembangunan yang tergantung pada kekuatan luar negeri, dilaksanakan oleh pemerintahan yang korup, eksploitatif dan mengabaikan kekuatan masyarakat, terbukti mengakibatkan termarjinalisasinya masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.
Untuk itu pembangunan harus berbasiskan sumberdaya lokal
dan kearifan budaya bangsa, dikelola oleh pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab dengan menempatkan
warganegara sebagai pelaku utama pembangunan.
Untuk menjawab tantangan seperti itu perlu adanya wadah yang sistematis melakukan proses pendidikan, advokasi dan menjadi katalisator untuk terciptanya masyarakat sipil (civil society) yang memiliki kemampuan
melakukan kontrol terhadap proses pembangunan. Sebagai upayamewujudkan kondisi ideal di atas, sekelompok individu yang berasal
dari keragaman suku, budaya, agama dan paham bersepakat membangun Gerakan Masyarakat Sipil untuk Transparan dan Akuntabilitas melalui wadah yang disebut JARI Indonesia
Tujuan
JARI Borneo Barat bertujuan :
mempromosikan/mendorong terciptanya good governance dalam kehidupan masyarakat sipil yang demokratis dan berkeadilan.
Pengawasan Pembangunan Berbasis Komunitas Secara konsepsional diartikan sebagai pemenuhan akan hak-hak dasar rakyat, dan tugas pokok JARI adalah melakukan pengawasan atas sarana (pembangunan) untuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat tersebut.
•Visi :
terbangunnya gerakan masyarakat menjalankan hakhak pengawasan terhadap keseluruhan proses pembangunan yang transparan dan akuntabel.
• Misi :
“memperjuangkan proses pembangunan secara transparan dan akuntabel ;
mengembangkan mekanisme pengawasan pembangunan berbasis komunitas; memeperkuat kapasitas komunitas menjalankan pengawasan pembangunan ;
mengembangkan jaringan gerakan pengawasan pembangunan berbasisi komunitas ; mendorong terwujudnya good governance dan sistem pengelolaan kekuasaan yang terbuka dan tangggap terhadap masyarakat”.
Unsur-unsur Utama Menjalankan Peran Pengawasan Pembangunan
1. Sosialisasi hak
2. diseminasi informasi strategis
3. penguatan pengorganisasian komunitas
4. penguatan kapasitas dokumentasi
5. fasilitasi penanganan kasus
6. advokasi transparansi dan akuntabilitas pelaku pembangunan (pemerintah dan non pemerintah)
7. mekanisme akuntabilitas pengawasan Program Utama JARI Borneo Barat
(Terlampir Rencana Kerja JARI 2010-2013)
Kegiatan –
kegiatan yang pernah dilakukan :
1. Pelatihan Kader Pengawas Pembangunan setiap tahun sejak 2002
2. Audit pembangunan di aras propinsi dan komunitas Tahun 2003-2008
3. Pelatihan Community Organizer , Setiap tahun
4. Diseminasi Publik tentang Siklus Anggaran , Tahun 2002 -2007
5. Riset Pro Poor Budget di kabupaten Pontianak kerjasama dengan OXFAM GB
6. Pemantauan Distribusi Raskin untuk Kabupaten Pontianak tahun 2004 kerjasama dengan PC NU Kabupaten Pontianak (Sedang)
7. Menggagas Kontrak Sosial Caleg dengan Rakyat di 4 wilayah Kerjasama dengan KPU Panwaslu , Harian Equator dan POS PAHAM Pontianak
8. Menerbitkan Tabloid , Media Kampanye gerakan pengawasan pembangunan
9.Menyelenggarakan Forum Akuntabilitas Publik sebagai gerakan membangun transparansi dan akuntabilitas masyarakat sipil
10. Bedah anggaran tahun 2003 dan 2004 kerjasama dengan NGO lain
Ikatan Alumni Fakultas Teknik dan Badan Eksekutif Mahasiswa UNTAN
11. Training Advokasi Anggaran untuk Mahasiswa Tahun 2005 di Pontianak 12. Sosialisasi RUU Anti Pemiskinan bekerjasama dengan Sekretariat GAPRI Indonesia di Pontianak Tahun 2005
13. Advokasi Perda Transparansi di tingkat propinsi dan Pemertinah Kota Tahun 2005 – 2008
14. Advokasi dan Monitoring Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Pontianak, Tahun 2005-2006 bekerjasama dengan OXFAM Hongkong
15. Bedah APBD Kalbar 2006 bekerjasama dengan INFID di Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak
16. Training Penguatan Otonomi Desa , Sekecamatan
Siantan, Desa Jungkat Tahun 2006
17. Riset keberpihakan anggaran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hak dasar atas pendidikan dan kesehatan, bekerjasama dengan oxfam GB tahun 2007
18. Monitoring Pencapaian Target MDGs di tingkat Lokal tahun 2007-2008 kerjasama dengan Partnership for Indonesia
19. Kampanye MDGs di tingkat lokal tahun 2006 hingga 2009 kerjasama dengan UNMNC
20. Advokasi RUU Rahasia Negara bersama IDSPS tahun 2009
21. Advokasi RUU Desa bersama Kaukus 17 ++ Tahun 2009
22. Integrasi MDGs dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan mendorong good governance di kabupaten kubuaraya bersama partnership 2010-2012
23. Program anti korupsi dan good governance penerapan fakta integritas
di kota pontianak bersama TII ahun 2010-2012
24.Penelitian Anggaran Dan Perdagangan Kayu Di Tingkat Lokal Di Kalimantan Barat di Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sintang
25.Program Pendampingan dan penguatan komunitas di Kabupaten Kubu
Raya
26.Penguatan Informasi daerah melalui Buletin suara komunitas.