Jari Borneo Barat akan mengelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam Upaya pencapian MDGs ...
Jari Borneo Barat akan mengelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam Upaya pencapian MDGs di Kabupaten Kubu Raya pada hari kamis (9/5), di Freash Resto.
Divisi Kampaye Jari Borneo Barat Heri mengatakan, tujuan dilaksanakan FGD ini ialah menggali informasi keberadaan SPM di tingkat local khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, mengetahui sejauh mana SPM sudah di implementasikan dan jenis standar apa saja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, juga mensinergiskan SPM dalam proses perencanan pembangunan dan mengetahui standar mutu dan kualitas pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai pusat informasi public.
“Kita melaksanakan kegiatan ini untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari peserta FGD, di mana yang akan hadir dari Dinas terkait di Kubu Raya, NGO, Masyarakat Desa Limbung, Ambang dan Sungai Raya, informasi ini tentang keberadaan SPM dibidang Pendidikan dan Kesehatan,” kata Heri.
Di jelaskan Heri, dalam upaya mengwujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur merata, diperlukan suatu tolak ukur yang jelas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, agar masyarakat bisa mendapatkan sepenuhnya hak dasar yang harus dipenuhi. Bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwasanya saat ini masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan yang baik, terutama hal yang paling kecil berupa informasi dan standar suatu pelayanan yang mereka butuhkan, masih ada ditemukan masyarakat yang buta huruf, masih banyak anak-anak yang seumuran sekolah tetapi tidak sekolah atau putus sekolah atau tidak punya kesempatan untuk sekolah lantaran akses untuk sekolah sangat jauh, masih ada masyarakat yang sulit mendapatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan yang layak, masih ada anak balita, bayi yang kurang gizi dan kena gizi buruk, ”Masih ada saja kita temui ibu hamil dan ibu muda yang melahirkan diluar rumah sakit dan puskesmas lantaran kekurangan biaya persalinan, Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang merata kepada masyarakat agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai secara merata dan terukur,” kata Heri.