JARI Borneo Barat mengelar Worskhop Budget Tracking dan Focus Group Discussion (FGD) Dalam Upaya Pencapaian MDGs Melalui Tata Kelola Peme...
JARI Borneo Barat mengelar Worskhop Budget Tracking dan Focus Group Discussion (FGD) Dalam Upaya Pencapaian MDGs Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 2010-2012 Di Kabupaten Kubu Raya (KKR) di hotel Merpati Rabu (24/5), hadir sebagai pemateri Bupati KKR, Badan Pengawas Jari Borneo Barat dan Akademisi.
Bupati Kubu Raya Mudamadenrawan mengatakan pemasangan Baliho bukan politik pencitraan tapi mengingatkan kepada masyarakat untuk menanam padi agar pangan di KKR bisa maju, itu juga tidak terlalu mengurangi anggaran.
“Saya tetap melakukan reformasi angaran dengan mempangkas dari Honorarium pelaksana kegiatan, perjalanan Dinas, acara serimonial, palatihan, pembelian Kendaraan roda empat yang tidak efektif, ini sama kita kawal, ”kata Muda.
Arah kebijakan kita lakukan bersama mulai birokrasi, tentunya sesuaikan dengan zaman, masyarakat efektifitasnya luar biasa, maka pelayanan disemua kalangan mulai tingkat bawa maupun atas diusahakan bisa tercaver, ini menjadi faktor utama untuk mengupayakan mereformasi anggaran.
Lanjut muda, anggaran ini diusahakan pro rakyat, Infrastruktur seperti membangun jalan poros untuk menghungkan Desa ke Desa, Desa ke Kecamatan, Desa ke kota, ini menjadi akses penting bagi masyarakat, bagi pendidikan menambah ruang kelas dan buat tunjangan guru, tentang kesehatan menambah tenaga kesehatan dan melatih dukun beranak dan meningkatkan pelayanan kependudukan serta yang lainya.
“Kita coba kurangi semua anggaran yang tidak efektif dan dapat menghemat 40 persen, mari bersama-sama untuk mengurangi angka kemiskinan, kami tidakla macam-macam dengan program percepatan pangan nasional, urusan pangan tidak bisa ditunda bagi keamanan kita semua, pembangunan, angaran yang lebih utama Kabupaten Kubu Raya adalah pangan, kita arahkan kesitu dulu, sebagai rekontruksi peradaban awal,” Kata Muda.
Badan Pengawas JARI Borneo Barat Faisal Reza mengatakan, ada 20 negara berkumpul berembuk untuk mengagulangi masalah kemiskin, pendidikan dan lingkungan ini, 20 Negara ini mencoba menyelesaikan masalah tersebut, karena dalam UUD Negara sudah mencamin mensejahterakan rakyatnya.
“Ini juga tidak terlepas dari kebijakan untuk menjalan misi dan visi pemerintah dan masyarakat dalam keberpihakan pemerintah pada masyarakat, dari berbagai lapisan pemerintahan dari pemerintahan kabupaten sampai pemerintah Nasional. Paling bertangjawab terhadap masyarakt tentunya pemerintahan yang paling dekat pada masyakat yaitu pemerintah kabupaten/kota,” katanya.
Lanjut Faisal, alokasai anggaran terhadap Belanja daerah, ada belanja langsung untuk pelayanan masyarakat sedangkan belaja tidak langsung adalah gaji pegawai dan lain sebagainya untuk menjalankan pemerintahan.
“Bapak Bupati tentunya punya Program kerja 5 tahun, Kabuapaten Kubu Raya sendiri mulai berdiri 2007 sekarang sudah 2011, kalau Bupati sekarang mulai semenjak terpilih pada 2009, jadi kurang lebih 3 tahun sudah berjalan, dari targetan 8 Gols MDGs ini sudah bisa tercapai,” katanya.
Akademisi dari Universitas Tanjungpura Hardi mengatakan, Anggaran hanya memasukan pembangunan fisik yang lebih banyak daripada pembangunan manusia karena yang nampak adalah pembangunan fisik, seharusnya pemerintahan yang baik bahwa sesunguhnya anggaran bisa menyimbang antara pembangunan tersebut.
“Kemiskinan tempat pertama semua permasalahan, Kemiskinan ini kalau tidak selesai maka urusan lain tidak akan selesai, misalnya sudah miskin tambah lagi sakit, miskin tidak pula sekolah makin parah,” kata Hardi.
Lanjut Hardi, menjadi khwatir, banyak masyarakat di perbatasan menjadi terhalang karena terbatasnya infrastuktur, maka dari itu pemerintah harus maksimal membangun jalan. Karena kalau jalan tidak mendukung maka anak ini mau bersekolah malas karena untuk ke sekolah sangat susah dan butuh perjuangan agar bisa sampai ke sekolah itu.
“Anggran 20 persen itu juga agar masyakat bisa dan mau sekolah maka Program MDGs dapat tercapai. Program pendidikan sangat penting, karena masyakat sangat perlu dengan pendidikan tersebut,” katanya.
Jelas Hardi, Pendidikan tidak hanya milik para laki-laki, pendidikan juga milik para perempuan walaupun masih sedikit perempuan bersekolah. Semakin ke dalam atau pedalaman anak yang bersekolah sulit untuk mencapai sekolah, maka pemerintah harus mendekatkan sekolah pada masyarakat, pemerintah juga membuat program pendidikan yang berkualitas agar mereka tidak hanya bersekolah tapi mereka bisa mendapat Ilmu dengan baik. (Heri/JARI Borne Barat)