Meski banyak pihak yang menganggap Indonesia menjadi negara demokrasi, namun sesungguhnya belum terjadi demokratisasi. Demokrasi yang terja...
Meski banyak pihak yang menganggap Indonesia menjadi negara demokrasi, namun sesungguhnya belum terjadi demokratisasi. Demokrasi yang terjadi selama satu dekade terakhir ini hanya lah demokrasi administratif yang mengedepankan politik adminitrasi atau prosedur daripada substansi. Penguatan masyarakat sipil harus menjadi perhatian jika mengharapkan demokrasi dapat menyejahterakan rakyat.
Hal itu dikemukakan sosiolog dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Ari Sudjito saat menjadi pembicara dalam diskusi pengantar Musyawarah Anggota Jaringan Kaukus17++ di Solo, Sabtu (2/10/2011) lalu.
“Demokrasi kita itu adalah democracy without knowledge. Artinya pengalaman praktik politik lima atau 10 tahun yang lalu itu tidak terkristasiliasi menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang sudah dikatakan buruk lima atau 10 tahun yang lalu itu terulang lagi karena pengalaman itu tidak pernah dimaknai sebagai pengetahuan. Tindakan berdemokrasi hanya sekadar tindakan demokrasi mekanis yang dalam realitas hanya sekadar politik administrasi,” kata Ari.
Di Indonesia, kata Ari, demokrasi administratif dikedepankan karena hal itu dianggap efisien dan mudah diukur dengan instrumen tertentu. Dia mencontohkan model voting misalnya dianggap sebagai puncak berdemokrasi. Padahal, sesungguhnya aktor-aktor politik yang seharusnya memberikan contoh berdemokrasi, enggan untuk bermusyawarah yang menuntut adu nalar. “Democracy without knowledge atau demokrasi tanpa pengetahuan itu yang membuat kita selalu salah langkah terus,” katanya.
Ari juga mengatakan demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang mahal tetapi kualitas yang dihasilkan murahan. Hal itu disebabkan karena praktik berdemokrasi lebih berorientasi untuk memenuhi target bukan pada proses demokratisasi. Para pihak juga cenderung memperkuat state daripada masyarakat sipil. Padahal demokratisasi mensyaratkan adanya civilized atau masyarakat sipil yang kuat.
Demokrasi Deliberatif
Menurut Air, demoraksi deliberatif atau demokrasi musyawarah dapat menjadi pilihan dalam memperkuat masyarakat sipil. Demokrasi deliberaitf memberikan ruang pada siapapun termasuk kelompok minoritas bukan saja untuk terlibat tetapi juga secara sadar memperjuangkan dan mengawal hak-haknya. Ruang yang tersedia dalam demokrasi deliberatif memungkinkan masyrakat mengembangkan nalarnya.
"Bukan berarti tidak ada capaian dalam proses demokrasi saat ini, karena harus diakui sekarang ada kebebasan pers, ada ruang bagi masyarakat untuk berasosiasi dan sebagainya. Tetapi capaiannya masih sangat minim. Demokrasi kita masih diisi dengan kegaduhan negara yang seolah-olah responsif tetapi sesungguhnya berisik karena yang dilakukan bukan sebuah diskursif nalar yang memiliki makna," ujar Ari.
Dalam beberapa tahun ke depan demokrasi deliberatif akan menjadi trend karena kegagalan demokrasi prosedural menyejahterakan masyarakat. Demokrasi deliberatif, sebenarnya bukan sesuatu yang asing dalam praktik kebudayaan politik masyarakat Indonesia karena sejak dulu telah diterapkan yakni melalui permusyawaratan.
"Demokrasi deliberatif dengan praktik otentisitas nalar lokal akan menjadi pilihan karena saat ini masyarakat mengalami krisis terhadap demokrasi prosedural yang ditandai semakin menguatnya ketidakpercayaan struktur politik formal," kata bekas Direktur IRE Yogyakarta ini. (***)