PONTIANAK. Terkait langkah gubernur yang menjadi penjamin permohonan penangguhan atau pengalihan status tahanan TF, kalangan DPRD Kalbar m...
PONTIANAK. Terkait langkah gubernur yang menjadi penjamin permohonan penangguhan atau pengalihan status tahanan TF, kalangan DPRD Kalbar mulai mengkaji secara mendalam.
“Apa yang berkembang sekarang terkait pakaian Hansip ini memang menarik dikaji. Karena itu, kita akan terus memantau,” kata Andry Hudaya Wijaya SH, Anggota DPRD Kalbar kepada Equator, Rabu (3/11).
Pengkajian yang dimaksud Andry, tidak ditujukan untuk kepentingan politik. Pengkajian juga tidak untuk bertujuan penggunaan hak kekuatan istimewa dewan yakni impeachment atau pemberhentian kepala daerah.
Pengkajian itu, kata Andry, hanya wujud dari fungsi pengawasan yang dimiliki anggota dewan. “Seperti yang diungkapkan langsung, bahwa jaminan yang diberikan gubernur sebelumnya kepada Aminuddin dan Munir hanya via telepon. Kok sekarang (TF, red) menggunakan surat resmi. Wajar menimbulkan tanda tanya,” ulasnya.
Soal hak atau kewenangan pengkajian, politisi asal Katapang ini menilai lebih tepat dilakukan Komisi A DPRD Kalbar yang membidangi Hukum dan Pemerintahan. “Karena itu, kita akan melakukan pembicaraan lebih jauh kepada anggota Fraksi Golkar di Komisi A untuk membicarakan masalah ini,” pungkas Andry tanpa menjelaskan isi pembicaraan dimaksud.
Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya SH memberikan dukungan penuh terhadap Kejati dalam memproses kasus korupsi, termasuk kasus pakaian Hansip. “Kita juga minta agar Kejati tetap komitmen memberantas korupsi, dan jangan ada tebang pilih,” tegas Retno kepada Equator via selularnya, tadi malam.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan, siapa pun pelaku korupsi harus diproses tegas. Otak-otak atau aktor intelektual di belakangnya juga harus diminta pertanggungjawaban.
“Dalam memproses kasus korupsi, kita juga berharap Kejati tidak terpengaruh unsur politik atau situasi sosial masyarakat. Kita juga mengimbau agar masyarakat berpikir jernih dan memberikan kesempatan kepada aparat hukum untuk bekerja,” tandas Retno sembari mengatakan bahwa hari ini mereka akan rapat kerja dengan Kejati.
“Apa yang berkembang sekarang terkait pakaian Hansip ini memang menarik dikaji. Karena itu, kita akan terus memantau,” kata Andry Hudaya Wijaya SH, Anggota DPRD Kalbar kepada Equator, Rabu (3/11).
Pengkajian yang dimaksud Andry, tidak ditujukan untuk kepentingan politik. Pengkajian juga tidak untuk bertujuan penggunaan hak kekuatan istimewa dewan yakni impeachment atau pemberhentian kepala daerah.
Pengkajian itu, kata Andry, hanya wujud dari fungsi pengawasan yang dimiliki anggota dewan. “Seperti yang diungkapkan langsung, bahwa jaminan yang diberikan gubernur sebelumnya kepada Aminuddin dan Munir hanya via telepon. Kok sekarang (TF, red) menggunakan surat resmi. Wajar menimbulkan tanda tanya,” ulasnya.
Soal hak atau kewenangan pengkajian, politisi asal Katapang ini menilai lebih tepat dilakukan Komisi A DPRD Kalbar yang membidangi Hukum dan Pemerintahan. “Karena itu, kita akan melakukan pembicaraan lebih jauh kepada anggota Fraksi Golkar di Komisi A untuk membicarakan masalah ini,” pungkas Andry tanpa menjelaskan isi pembicaraan dimaksud.
Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya SH memberikan dukungan penuh terhadap Kejati dalam memproses kasus korupsi, termasuk kasus pakaian Hansip. “Kita juga minta agar Kejati tetap komitmen memberantas korupsi, dan jangan ada tebang pilih,” tegas Retno kepada Equator via selularnya, tadi malam.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan, siapa pun pelaku korupsi harus diproses tegas. Otak-otak atau aktor intelektual di belakangnya juga harus diminta pertanggungjawaban.
“Dalam memproses kasus korupsi, kita juga berharap Kejati tidak terpengaruh unsur politik atau situasi sosial masyarakat. Kita juga mengimbau agar masyarakat berpikir jernih dan memberikan kesempatan kepada aparat hukum untuk bekerja,” tandas Retno sembari mengatakan bahwa hari ini mereka akan rapat kerja dengan Kejati.