Thursday, December 16, 2010

Tahun Depan Biaya Persalinan Bakal Gratis


PONTIANAK - Status kesehatan di Kalimantan Barat masih sangat rendah jika dikaitkan dengan pembangunan milenium. Di mana, angka kematian ibu masih mencapai 403 per 100.000 kelahiran hidup.Selain itu, angka kematian bayi di provinsi ini juga masih tinggi yakni mencapai 38,4 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara target pembangunan milenium tahun 2015 , AKI mencapai 118 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup.Demikian disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya dihadapan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih di Pendopo Istana Rakyat, Rabu (15/12), dalam grand launching Program Internship Dokter.Christiandy mengatakan, guna meningkatkan status kesehatan tersebut dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan terutama dokter dan bidan desa.

Wagub mengakui, dalam pemenuhan kebutuhan tenaga dokter selalu bermasalah. Dokter tidak mau bekerja di daerah terpencil. Hal ini disebabkan karena sistem dokter pegawai tidak tetap.“Walaupun gaji dokter PTT cukup tinggi tetapi masih belum diminati. Namun upaya pemenuhan tenaga dokter masih dilakukan, tetapi sampai dengan saat ini masih belum dapat terpenuhi,” katanya.Christiandy berharap, dengan program internsip dokter Indonesia diharapkan tidak sekadar melaksanakan latihan di rumah sakit dan puskesmas untuk mendapatkan keahlian, akan tetapi juga dapat membantu dalam pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit dan puskesmas sehingga dapat mengurangi masalah keterbatasan tenaga dokter.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, untuk menurunkan AKI dan AKB, pemerintah pusat telah menyiapkan program jaminan persalinan yang akan dimulai tahun depan.“Mungkin pelaksanaannya di lapangan belum bisa awal bulan, karena kita masih melakukan persiapan dan penyusunan pedoman,” katanya.Menurutnya, program jampersal berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dan tidak membedakan status sosial. “Kita menjamin pembiayaan persalinan sepanjang dilakukan di fasilitas kesehatan puskesmas atau rumah sakit pemerintah kelas III,” katanya.Paket jampersal yang akan dibayarkan pemerintah berupa kontrol kehamilan, bersalin, hingga kontrol nifas. “Dengan syarat, mereka harus ber-KB,” katanya.Pemerintah menganggarkan dalam APBN 2011 untuk membiayai program tersebut sebesar Rp1,2 triliun. “Kita usahakan, dengan program ini dapat menekan AKI dan AKB sesuai target MDGs. Kita berharap angka kematian ibu dan bayi grafiknya terus menurun dan tajam. Program ini juga mendorong agar masyarakat ber-KB,” katanya.