Thursday, February 21, 2013

Sawit Biang Konflik


Kepala Staf Daerah Militer XII Tanjungpura, Brigjen Robby Win Kadir merincikan, ada 84 kasus berpotensi konflik di lahan perkebunan kelapa sawit Kalimantan Barat. Hingga kini, kasus tersebut belum terselesaikan dengan baik dari beberapa pihak terkait. “Ya kita berharap semua pihak dapat menyelesaikan masalah ini.

Perkebunan kelapa sawit memang sumbernya konflik. Jika kita tidak mencegahnya, hal tersebut akan terus menjadi dilema di lingkungan masyarakat,”ungkapnya. Dia mengatakan, sesuai dengan data pemetaan potensi konflik perkebunan hingga awal tahun 2013 ini, kelompok konflik adalah masyarakat adat dengan perkebunannya, karyawan dengan perusahaannya, pemilik lahan dengan pemerintah, perusahaan dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan LSM, dan LSM dengan pihak perusahaan.

“dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kalbar harus segera ditangani secara serius,”pintanya. Wilayah Kalbar mempunyai luas wilayah 146,807 km atau sekitar 7,53 persen dari luas NKRI. Dengan luasnya wilayah Kalbar menjadikan provinsi ini merupakan provinsi terluas ke empat yang ada di Indonesia.

Dengan luas geografis  inilah, dibutuhkan penanganan yang ekstra. Sehingga, berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah ini dapat ditangani secara optimal. Seperti halnya permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut. “Karena itu, kita duduk bersama di tempat ini untuk membahas menemukan solusi terbaik. Sehingga segala permasalahan perkebunan di wilayah Kalbar dapat lebih konstruktif,”harapnya.

Begitu juga dikatakan Wakapolda Kalbar, Kombes Syafarudin. Menurutnya, sejumlah permasalahan perkebunan kelapa sawit di Kalbar bisa dikatakan seperti bom waktu. “Ini yang harus dicegah. Gesekan-gesekan permasalahan lahan memang terus terjadi, jangan biarkan bom waktu itu meledak,”tegasnya.

Demi menekan hal ini, kata dia butuh kerja sama dari beberapa stakeholder yang ada, terutama di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Dia berjanji dalam waktu dekat ini akan menyurati Gubernur, Bupati hingga kepala Dinas dan Instansi menyangkut permasalahan tersebut. Demikian pula dengan teknisnya, pihak terkait diharapkan dapat mendukung kinerja aparat yang sedang bertugas. “Kita fasilitasi agar bisa menemukan solusi. Mulai dari areal konflik kecil, hingga ke persoalan besar, tegasnya.

Namun disinggung lokasi-lokasi rawan konflik itu, Kapolda belum dapat merincikan. Sebab, kata dia, sifatnya beragam. Jadi dibutuhkan peran  Kapolres di seluruh wilyah Kalbar, untuk menilai lokasi mana yang mempunyai tingkat kerawanan paling tinggi.

Masalah lain yang menjadi tugas penting di Jajaran Polda kalbar ialah menyikapi wilayah yang dianggap aman. Namun tiba-tiba bisa muncul konflik secara mendadak. Di sinilah, peran personil dalam mengemban tugas harus maksimal, agar dapat mengatasi masalah tersebut.

“banyak persoalan yang terjadi, seperti lahan tumpang tindih, adapula lahan yang masuk ke wilayah lahan perusahaan laian serta milik masyarakat. Itu semua butuh peran dari beberapa pihak terkait,”pungkasnya.

Sumber : Pontianak Post, Rabu 20 Februari 2013

Labels: ,