Kepala Staf Daerah Militer XII Tanjungpura, Brigjen Robby Win Kadir merincikan, ada 84 kasus berpotensi konflik di lahan perkebunan kelap...
Kepala Staf Daerah Militer XII Tanjungpura,
Brigjen Robby Win Kadir merincikan, ada 84 kasus berpotensi konflik di lahan
perkebunan kelapa sawit Kalimantan Barat. Hingga kini, kasus tersebut belum
terselesaikan dengan baik dari beberapa pihak terkait. “Ya kita berharap semua
pihak dapat menyelesaikan masalah ini.
Perkebunan kelapa sawit memang
sumbernya konflik. Jika kita tidak mencegahnya, hal tersebut akan terus menjadi
dilema di lingkungan masyarakat,”ungkapnya. Dia mengatakan, sesuai dengan data
pemetaan potensi konflik perkebunan hingga awal tahun 2013 ini, kelompok
konflik adalah masyarakat adat dengan perkebunannya, karyawan dengan
perusahaannya, pemilik lahan dengan pemerintah, perusahaan dengan pemerintah,
masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan LSM, dan LSM dengan pihak
perusahaan.
“dari data tersebut, dapat kita
simpulkan bahwa kalbar harus segera ditangani secara serius,”pintanya. Wilayah Kalbar
mempunyai luas wilayah 146,807 km atau sekitar 7,53 persen dari luas NKRI. Dengan
luasnya wilayah Kalbar menjadikan provinsi ini merupakan provinsi terluas ke
empat yang ada di Indonesia.
Dengan luas geografis inilah, dibutuhkan penanganan yang ekstra. Sehingga,
berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah ini dapat ditangani secara
optimal. Seperti halnya permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut. “Karena
itu, kita duduk bersama di tempat ini untuk membahas menemukan solusi terbaik. Sehingga
segala permasalahan perkebunan di wilayah Kalbar dapat lebih konstruktif,”harapnya.
Begitu juga dikatakan Wakapolda
Kalbar, Kombes Syafarudin. Menurutnya, sejumlah permasalahan perkebunan kelapa
sawit di Kalbar bisa dikatakan seperti bom waktu. “Ini yang harus dicegah. Gesekan-gesekan
permasalahan lahan memang terus terjadi, jangan biarkan bom waktu itu meledak,”tegasnya.
Demi menekan hal ini, kata dia
butuh kerja sama dari beberapa stakeholder yang ada, terutama di tingkat
Provinsi dan Kabupaten. Dia berjanji dalam waktu dekat ini akan menyurati
Gubernur, Bupati hingga kepala Dinas dan Instansi menyangkut permasalahan
tersebut. Demikian pula dengan teknisnya, pihak terkait diharapkan dapat
mendukung kinerja aparat yang sedang bertugas. “Kita fasilitasi agar bisa
menemukan solusi. Mulai dari areal konflik kecil, hingga ke persoalan besar,
tegasnya.
Namun disinggung lokasi-lokasi
rawan konflik itu, Kapolda belum dapat merincikan. Sebab, kata dia, sifatnya
beragam. Jadi dibutuhkan peran Kapolres
di seluruh wilyah Kalbar, untuk menilai lokasi mana yang mempunyai tingkat
kerawanan paling tinggi.
Masalah lain yang menjadi tugas
penting di Jajaran Polda kalbar ialah menyikapi wilayah yang dianggap aman. Namun
tiba-tiba bisa muncul konflik secara mendadak. Di sinilah, peran personil dalam
mengemban tugas harus maksimal, agar dapat mengatasi masalah tersebut.
“banyak persoalan yang terjadi,
seperti lahan tumpang tindih, adapula lahan yang masuk ke wilayah lahan
perusahaan laian serta milik masyarakat. Itu semua butuh peran dari beberapa
pihak terkait,”pungkasnya.
Sumber : Pontianak Post, Rabu 20 Februari 2013